MUI Kritisi Pemprov DKI Wajibkan Nikah Punya Sertifikat Layak Kawin



Jakarta - Pemprov DKI mewajibkan calon pengantin memiliki 'Sertifikat Layak Kawin' yang tujuannya untuk mencegah berbagai masalah kesehatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai kebijakan tersebut harus dikaji lagi sesuai kebutuhan masyarakat.

"Menanggapi berkenaan dengan sertifikasi, ide awalnya bagus tetapi harus lebih jeli. Pertama, setiap orang menikah itu punya anak dan syarat sahnya menikah itu juga tak harus mampu untuk melahirkan. Syarat sahnya nikah, laki-perempuan mampu menjalankan hubungan sebagai suami istri," kata Ketua Dewan Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis, saat dihubungi, Sabtu (12/1/2019).

Sertifikat Layak Kawin itu didapat calon pengantin setelah melakukan serangkaian pemeriksaan medis sebelum sah menjadi suami istri. Kebijakan itu tertulis dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.



Peraturan itu dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan sejak akhir 2017 dan diterapkan mulai awal tahun 2018. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any mengatakan program ini sangat baik dijalankan karena setiap anak yang dilahirkan bisa menjadi generasi penerus yang sehat dengan berawal dari kedua orang tuanya.

Menanggapi hal itu, Cholil melihatnya kebijakan tersebut tak perlu dikaitkan ke kondisi anak. Sebab menurutnya, pernikahan yang sah juga tak mewajibkan untuk memiliki anak.

"Soal punya anak dan tidak punya anak itu bukan kewajiban atau syarat dalam pernikahan. Kalau dia punya penyakit lalu khawatir menularkan tidak dilarang menikahnya, tapi dilarang untuk hamil, umpanya karena dikhawatirkan menurut dokter akan berbahaya. Tapi menikahnya ketika menemukan orang yang sama-sama penderita penyakit yang sama, lalu dia melakukan pernikahan kan tidak harus punya anak, oleh karena itu perlu disempurnakan sertifikat menikah itu," paparnya.



Cholil menyarankan kebijakan tersebut untuk dilihat kembali efektifitasnya ke masyarakat. Sebab apabila tidak mengikat dengan masyarakat, peraturan yang dikeluarkan Anies hanya sia-sia.

"Kedua adalah konsistensinya bagaimana aturan itu efektif, sekiranya aturan tidak bisa efeketif, tidak bisa dijalankan masyarakat, tak mengikat pada masyarakat, maka peraturan itu hanya sia sia. Ketiga peraturan harus berdasarkan kebutuhan publik, mengatur demi kesempurnaan," paparnya.

"Oleh karena itu dalam perkawinan tidak lepas dari hukum Islam, Islam tak pernah melarang orang menikah karena punya penyakit selama ia mampu menjalankan kehidupan berkeluarga dalam suami istri. Yang kedua tidak setiap menikah itu wajib punya anak, sehingga tak menjadi alasan tdak boleh menikah karena takut punya anak yang lemah," lanjut Cholil.


(idn/hri)

0 Response to "MUI Kritisi Pemprov DKI Wajibkan Nikah Punya Sertifikat Layak Kawin"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel