Ombudsman DKI: Dari 400 Kelurahan di Jakarta, Baru 70 Tersedia Pos Damkar



Jakarta - Ombudsman DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan pos-pos pemadam kebakaran (damkar) di tiap kelurahan sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Saat ini, hanya sebagian kecil kelurahan di Jakarta yang punya pos damkar.

"Diharapkan, setiap kelurahan ada SKKL (sistem keselamatan kebakaran lingkungan), ada pos pemadam kebakaran. Realisasi tidak setiap kelurahan ada SKKL, dan pos pemadam kebakaran," ucap Kepala Perwakilan Ombudsman DKI Jakarta, Teguh Nugroho, saat dihubungi, Jumat (12/4/2019).


SKKL adalah forum pencegahan kebakaran di tingkat kelurahan. Ada beberapa perwakilan lembaga untuk menjalin sinergitas dalam penanggulangan kebakaran.

"SKKL itu, semacam forum. Forum tapi di bawah lurah tanggung jawabnya. Di situ ada pihak dari kepolisian, dari TNI, dari damkar, sama sepeti PTSP, tapi terkait masalah kebakaran," ucap Teguh.

Terkait jumlah pos damkar di kelurahan, lebih dari 50 persen kelurahan belum ada pos damkar. "Ya belum semua, dari sekitar 400 sekian kelurahan, baru ada sekitar 70 pos," ucap Teguh.


Dengan temuan itu, Ombudsman menyebut telah ada potensi maladministrasi dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) DKI Jakarta. Laporan tersebut pun sudah disampaikan ke DPKP DKI Jakarta.

"Berdasarkan berbagai temuan yang disampaikan, Ombudsman Jakarta Raya memetakannya sebagai bentuk potensi maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum," kata Teguh.
(aik/idh)

0 Response to "Ombudsman DKI: Dari 400 Kelurahan di Jakarta, Baru 70 Tersedia Pos Damkar"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel