JK Soal Slamet Ma'arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum



Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta penetapan tersangka Ketum PA 212 Slamet Ma'arif dibedakan dengan kriminalisasi. Jika harus disebut kriminalisasi, maka masalah hukum yang menjerat Slamet perlu dikaji dengan baik.

"Tentu Kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya memang, ya perlu dikaji dengan baiklah," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).


JK mengatakan setiap pelanggar hukum memang harus ditindak dengan penegakan hukum. JK pun mengingatkan penegak hukum agar adil dalam menegakkan hukum kepada siapa saja.

"Hukum memang harus diterapkan, tetapi harus adil pada penerapannya," ujarnya.

Sementara itu, Polri sedianya melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (13/2). Namun pemeriksaan itu diundur menjadi Senin (18/2).

"Info terakhir yang kami dapat pemeriksaan pada hari Rabu nanti minta dilakukan pada Senin. Hari Senin nanti akan dimintai keterangan di Polda Jateng," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).


Pemintaan pengunduran jadwal pemeriksaan, menurut Dedi, diajukan pihak pengacara Slamet Ma'arif. Menurut Dedi, pemeriksaan juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

"Proses pemeriksaan akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu dilakukan," ujar Dedi.

Slamet Ma'arif mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum. Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum.

"Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini," kata Slamet.

Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum. "Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
(nvl/gbr)

0 Response to "JK Soal Slamet Ma'arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel